Sustainability Program Sertifikasi Guru


  1. PENDAHULUAN

A.1 Latar Belakang

Sertifikasi guru merupakan sebuah terobosan dalam dunia pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas seorang guru, sehingga ke depan semua guru harus memiliki sertifikat sebagai lisensi atau ijin mengajar. Dengan demikian, upaya pembentukan guru yang profesional di Indonesia segera menjadi kenyataan dan diharapkan tidak semua orang dapat menjadi guru dan tidak semua orang menjadikan profesi guru sebagai batu loncatan untuk memperoleh pekerjaan seperti yang terjadi selama ini.

Program sertifikasi guru merupakan angin segar bagi para guru, karena selain dapat meningkatan mutu pendidikan Indonesia mereka juga mendapatkan haknya sebagai pekerja professional, termasuk peningkatan kesejahteraannya. Meskipun demikian, guru juga dituntut untuk memenuhi kewajibannya sebagai pekerja professional. Hal ini merupakan kewajiban pemerintah untuk melaksanakan amanah UU No. 14 tahun 2005.

Dewasa ini, fenomena yang terkait dengan sertifikasi guru adalah guru sebagai tenaga pendidik yang sering disebut sebagai agent of learning (agen pembelajaran) menjadi sosok yang cenderung certificate-oriented bukan program-oriented khususnya guru dalam jabatan. Sebagian guru rela mengumpulkan sertifikat dengan segala cara untuk melengkapi portofolio dalam sertifikasi dari pada memikirkan strategi atau teknik apa yang akan digunakan ketika mengajar. Bahkan mereka tidak segan untuk membeli sertifikat pada panitia workshop atau seminar yang terkait dengan pengembangan pengajaran. Dan manipulasi data pun acap kali terjadi. Tentu saja fenomena ini sangat kontradiktif sekali dengan tujuan dan terobasan pemerintah terkait dengan pengembangan mutu pendidikan di Indonesia.

Ironisnya, seperti yang diungkapkan Syachrun (2009), Ketua Umum Lembaga Kajian Guru (eLKg) Sulawesi Selatan, dari 10 item penilaian dalam portofolio, hanya dua item yakni keikutsertaan dalam forum ilmiah dan pendidikan dan pelatihan yang paling laku keras dan diminati oleh para guru. Dan hal ini sangat berbenturan dengan amanat Undang-Undang Guru dan Dosen (UUGD) yang menjelaskan bahwa melalui standar kompetensi dan sertifikasi, diharapkan dapat dipilah dan dipilih guru-guru professional yang berhak mendapatkan tunjangan profesi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh E. Mulyasa (2007) bahwa:

sertifikasi guru adalah untuk mendapatkan guru yang baik dan professional, yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan fungsi dan tujuan sekolah khususnya, serta tujuan pendidikan pada umumnya, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman”

Hal utama yang menjadi penekanan dalam proses sertifikasi adalah kompetensi guru dan berimplikasi pada kinerja. Penilaian portofolio sebagai dasar untuk menilai seorang guru dalam jabatan sangat tidak sesuai dengan keadaan sosiologis rakyat Indonesia yang minim kesadaran, dimana masih terdapat praktik-praktik manipulasi data.

Fakta lain, seorang guru yang telah mendapatkan sertifikat pendidik belum bisa dijamin akan memiliki peningkatan kualitas pembelajaran dan akan tetap mengembangkan kompetensi akademik dan profesionalismenya secara berlanjutan. Sebagian besar guru, setelah mendapat sertifikat pendidik dan mendapat tambahan tunjangan, mengalami degradasi semangat mengembangkan diri. Tentu saja hal ini berimplikasi negatif terhadap kinerja dan kompetensi seorang guru serta amanat undang-undang. sehingga tidak menutup kemungkinan program sertifikasi akan memperparah kondisi pendidikan di Indonesia.

Menurut hemat penulis, apabila fenomena tersebut tidak ditindak lanjuti oleh pemerintah, maka membenarkan apa yang dipaparkan pemerhati pendidikan bahwa kebijakan pendidikan nasional saat ini tidak jelas orientasinya, hanya berkutat pada hal-hal yang bersifat teknis dan belum menyentuh persoalan-persoalan substansial, sehingga mutu pendidikan tidak kunjung membaik (Moechtar Buchori, 2006). Yang menjadi kekhawatiran adalah bagaimana keberlanjutan (sustainability) dari program sertifikasi. Bertitik tolak pada kekhawatiran tersebut, penulis merasa tertarik untuk menawarkan gagasan mengenai langkah preventif dari keberlanjutan program sertifikasi. Yaitu dengan melaksanakan program 3 (tiga) D 1 (satu) S (3D-1S). Yang penulis maksud adalah do monitoring and evaluation, do up-grading, do quality assurance, dan should be proactive and creative. Maka dari itu, penulis menetapkan judul usulan gagasan tertulis ini dengan “Sustainability Program Sertifikasi Guru”.

A.2 Tujuan dan Manfaat

Adapun tujuan terkait dengan permasalahan yang diangkat yaitu untuk menjelaskan pemecahan problematika program sertifikasi guru sebagai langkah tindak lanjut setelah guru mendapatkan sertifikat pendidik. Dan manfaat yang akan dicapai adalah:

1) Para pendidik dapat menyadari bahwa setifikasi adalah suatu proses yang harus dipertanggungjawabkan hasilnya demi kemajuan pendidikan.

2) Sebagai sarana dalam meningkatkan kesadaran guru untuk lebih memperhatikan kompetensi pribadi dan peserta didiknya

3) Sebagai sarana untuk mensosilisasikan betapa pentinganya kompetensi seorang guru dalam dunia pendidikan

4) Sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam memenuhi kewajibannya sebagai pelindung pendidikan.

  1. GAGASAN

B.1 Problematika Sertifikasi Guru

Program sertifikasi guru harus dipahami sebagai sebuah sarana untuk mencapai tujuan yaitu kualitas guru. Kesadaran dan pemahaman yang benar tentang hakekat sertifikasi akan melahirkan aktivitas yang benar dan elegan, bahwa apapun yang dilakukan adalah untuk mencapai kualitas. Meskipun proses sertifikasi guru sudah memasuki periode 2010, bukan berarti kendala dan permasalahan yang menyertai sertifikasi guru sirna. Bahkan, problematika yang berasal dari para peserta sertifikasi sendiri bermunculan, karena sebagian peserta sertifikasi saling berlomba melengkapi berbagai persyaratan dengan cara yang tidak benar. Hal ini berkaitan dengan temuan-temuan di lapangan bahwa adanya indikasi kecurangan dalam melengkapi berkas portofolio oleh para guru peserta sertifikasi. “Kecurangan dengan memalsukan dokumen portofolio itu memang ada. Indikasinya kuat sekali. Temuan ini nanti akan diklarifikasi ke guru hingga kepala sekolah yang bersangkutan,” Rochmat Wahab, Ketua Panitia Pelaksana Uji Sertifikasi dari Universitas Negeri Yogyakarta (Kompas 18/9/2009). Semua guru ribut ikut seminar dan lokakarya agar mendapat sertifikat, legalisasi ijazah dengan cara scan, lengkap dengan tanda tangan kepala sekolah dan cap sekolah, termasuk ijazah S-1 yang instant berasal dari perguruan tinggi “abu-abu”. Hal seperti ini bisa saja lulus dalam proses sertifikasi. Sebab tidak dapat dipungkiri bahwasannya Asesor sebagai orang yang menilai portofolio melakukan kesalahan dan tidak cermat dalam melakukan penilaian.

Setelah berbagai temuan di lapangan bermunculan, pemerintah telah mengupayakan langkah preventif bagaimana bisa mengurangi praktik manipulasi data dalam proses sertifikasi. Namun, hal tersebut menurut penulis belum cukup. Pemerintah juga harus memikirkan bagaimana pasca sertifikasi selesai. Artinya upaya meningkatkan mutu guru belum berakhir dengan sebatas sertifikat pendidik yang diterima. Pemerintah belum memikirkan permasalahan substansial baru pasca sertifikasi yaitu jaminan peningkatan mutu guru akan sustainable atau stagnant.

B.2 Solusi yang Pernah Diterapkan Sebelumnya

Dalam rangka menghadapi fakta manipulasi data portofolio seperti yang penulis paparkan di atas, pemerintah dalam hal ini sebagai pengambil kebijakan sertifikasi guru baik secara konstitusional maupun operasional, telah melakukan upaya-upaya penanganan. Antara lain dengan melakukan sosialisasi secara komprehensif di seluruh daerah di Indonesia, serta melaksanakan program PPG prajabatan bagi guru agar lebih siap dalam mengikuti sertifikasi. Harapannya berbagai permasalahan di atas bisa diminimalisir. Namun upaya tersebut, menurut hemat penulis masih melahirkan pertanyaan baru yaitu apakah sertifikat pendidik yang diberikan kepada guru bisa menjamin guru akan selalu meningkatkan kualitas pembelajaran?. Apakah guru tersebut akan tetap mengembangkan kompetensi pedagogis dan kepribadiannya ke arah profesionalisme? Singkat kata setelah sertifikasi lalu bagaimana?

B.3 Konsep yang Ditawarkan Sebagai Sustainability Program Sertifikasi Guru

Mengkritisi pertanyaan di atas, penulis menawarkan gagasan yang diyakini dapat dilakukan pasca sertifikasi yaitu dengan melegitimasi program 3 (tiga) D – 1 (satu) S atau Three D – One S (3D-1S) . Konsep ini merupakan langkah tindak lanjut setelah guru mendapatkan sertifikat pendidik (keberlanjutan dari sertifikasi). Adapun yang penulis maksud dengan Three D – One S adalah 1) do monitoring and evaluation, 2) do up grading, 3) do quality assurance, and One S; should be proactive and creative yang dijelaskan sebagi berikut.

B.3.1 Do Monitoring and Evaluation

Monitoring dan evaluasi ditujukan kepada para guru yang sudah mendapatkan sertifikat pendidik atau dengan kata lain telah lolos sertifikasi. Dalam melakukan monitoring dan evaluasi pemerintah harus membentuk sebuah lembaga independen, agar implementasi monitoring dan evaluasi pun tepat sasaran, artinya tidak ada pergulatan kepentingan yang menyebabkan hasil monitoring dan evaluasi menjadi kabur. Tujuan monitoring dan evaluasi untuk menjaga semangat para guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dengan mengembangkan kompetensi dirinya secara sustainable. Selain itu juga untuk menjaga tujuan umum dari sertifikasi itu sendiri yaitu meningkatkan mutu pendidikan Indonesia melalui peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru. Monitoring dan evaluasi bisa dilakukan secara berkala, misalnya setiap dua tahun sekali. Maka guru berkewajiban melaporkan perkembangan pembelajarannya kepada tim monitoring dan evaluasi. Atau sesekali tim monitoring dan evaluasi bisa melakukan inspeksi mendadak ke sekolah-sekolah setempat untuk mengobservasi bagaimana proses pembelajaran berlangsung dan bagaimana tingkat kehadiran guru di sekolah. Tim ini tentu saja akan memiliki parameter atau indikator tertentu dalam melaksanakan tugasnya.

B.3.2 Do Up-Grading

Program up-grading untuk para guru, baik yang belum lolos sertifikasi maupun sudah, harus tetap dilakukan oleh pemerintah, karena dalam Standar Nasional Pendidikan menyebutkan bahwa guru harus mengembangkan kompetensi kepribadiannya dan profesionalisme. Hal ini harus dipahami secara bijak. Kalau seorang guru kembali masuk kampus untuk kualifikasi, maka proses belajar kembali harus dimaknai dalam konteks peningkatan kualifikasi akademik yaitu mendapatkan tambahan ilmu dan ketrampilan baru, sehingga mendapatkan ijazah S1/D4, S2,S3. Kesadaran untuk terus mengembangkan pengetahuan harus dimiliki oleh para guru. Karena sejatinya, dalam melaksanakan tugasnya guru diibaratkan sebagai pembimbing perjalanan (guide of journey) yang bertanggung jawab atas kelancaran perjalanan berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya (Mulyasa, 2007:28). Semangat untuk tetap belajar (bukan hanya mengajar) akan membantu guru untuk meng-upgrade pengetahuannya, sehingga dapat menyiasati kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta peluang pemanfaatannya untuk memajukan proses belajar mengajar di kelas.

Suguhan Up Grading yang penulis maksud berupa peningkatan-peningkatan kualitas guru dipelbagai kompetensi. Up Grading ini dapat berupa Kegiatan-kegiatan training, penataran, workshop, dll. Cara ini dapat mengubah rahasia umum para guru, bahwa yang dapat menikmati suguhan Up Grading tersebut hanyalah segelintir dari mereka. Diutamakan yang dapat bekerjasama dengan pimpinan atau dianggap berprestasi “di mata” atasan. Sehingga, yang dapat mengikuti sertifikasi dengan baik dan benar juga akan menjadi sedikit saja. Sementara kuota yang demikian besar membuat, lagi-lagi, menyediakan celah penyimpangan. Terjadilah pemalsuan sertifikat, berkas-berkas terkait, data-data dan sebagainya. Proses Up Grading harus sesuai dengan tujuan. Yaitu meningkatkan empat kompetensi guru sebagaimana amanat Undang-undang Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005 Pasal 10 tentang kompetensi guru dan pasal 32 tentang pembinaan dan pengembangan. Pengembangan jangan terfokus pada pengembangan kompetensi profesional yang lebih bersifat managerial kelas dan administratif. Kompetensi lain yang meliputi pedagogis, kepribadian dan sosial juga harus ditingkatkan. Selain itu pengembangan kompetensi tersebut dilakukan tidak hanya dalam bentuk himbauan atau ceramah saja.

B.3.3 Do Quality Assurance

Quality assurance atau penjaminan mutu sejatinya harus diselenggarakan oleh seluruh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) di Indonesia. penjaminan mutu merupakan implementasi dari UU 20/2003 SISDIKNAS dan PP 19/2005 SNP. Namun faktanya belum semua LPTK memiliki unit penjaminan mutu. Penjaminan mutu dipahami sebagai semua yang berkaitan dengan managemen kualitas atau perbaikan kualitas secara berkesinambungan. Menurut Gryna (1988), penjaminan kualitas merupakan kegiatan untuk memberikan bukti-bukti guna membangun kepercayaan bahwa kualitas dapat berfungsi secara efektif (Pike dan Barnes, 1996).

Penjaminan mutu menjadi sengat penting di LPTK, karena LPTK merupakan embrio tempat guru akan dilahirkan. Penggodokan calon guru di LPTK, dengan pematangan berbagai kompetensi dan bekal dalam mengajar, akan sangat ditentukan oleh LPTK. Apabila LPTK memiliki unit penjaminan mutu maka upaya-upaya untuk menyelenggarakan pendidikan bagi para calon guru pun dapat terjamin. Artinya akan ada harapan terciptanya guru yang handal. Dan dalam mengikuti sertifikasi para guru tersebut juga lebih siap. Maka dari itu, pemeritah melalui Departemen Pendidikan Nasional harus mendorong seluruh LPTK di Indonesia wajib memiliki quality assurance. Quality assurance akan menjamin hal-hal crucial terkait dengan penyiapan tenaga kependidikan yang handal seperti proses pembelajaran, kurikulum, dan kegiatan kemahasiswaan, dll.

B.3.4 Should Be Proactive and Creative

Guru bukanlah bagian dari sistem kurikulum, tetapi keberhasilan pelaksanaan kurikulum akan bergantung pada kemampuan, kemauan, dan sikap professional tenaga guru (Soedijarto, 1993:136). Kalau dikaitkan persyaratan professional seorang guru yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan yaitu, mampu merencanakan, mengembangkan, melaksanakan, dan menilai proses belajar secara relevan dan efektif maka seorang guru yang professional, dibuktikan dengan sertifikat pendidik, akan senantiasa melakukan yang terbaik demi keberhasilan pembelajarannya. Namun tidak menutup kemungkinan guru yang lolos sertifikasi dan telah mendapatkan tambahan tunjangan tetap mengajar dengan seadanya. Mereka miskin keterampilan dan kreatifitas sehingga apa yang disampaikan serasa kaku tanpa pengembangan konsep pembahasan. Penyajian pelajaran hanya sebatas penyampaian secara tekstual. Hal ini tidak boleh terjadi. Guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik harus sadar bahwa mereka mengemban tanggung jawab moral dan intelektual terhadap pemerintah. Maka dari itu guru yang lolos sertifikasi harus proaktif dan kreatif mengembangkan diri.

Guru terampil dan kreatif akan mampu menguasai dan membawa situasi pembelajaran dengan bekal keterampilan dan ide-ide kreatifnya. Sehingga peserta didik pun lebih interest mengikuti pelajaran, tidak jenuh dan berpikiran bahwa guru tersebut adalah sumber yang valid dan mempunyai banyak pengalaman.

B.4 Pihak-Pihak Terkait dalam Implementasi Gagasan

Konsep Three D – One S tersebut secara umum harus dilaksanakan melalui legitimasi pemerintah. Dalam hal ini ada beberapa lembaga yang harus terlibat sesuai dengan tugas, fungsi, dan kedudukannya sebagai penyelenggara Negara. Lembaga-lembaga tersebut adalah.

1). Departemen Pendidikan Nasional

Departemen Pendidikan Nasional dalam hal ini memiliki andil yang besar untuk melaksanakan konsep Three D – One S. Bahkan Depdiknas merupakan pemeran utama dari terwujudnya konsep tersebut. Untuk monitoring dan evaluasi, depdiknas harus membentuk lembaga independen pengawas guru tersertifikasi, tentu saja pembentukan tim ini melalui persetujuan presiden dan DPR. Untuk up-grading, depdiknas harus meng-agendakan program jangka pendek dan jangka panjang terkait up-grading guru di seluruh Indonesia. Tentu saja dengan memberikan instruksi kepada seluruh Dinas Pendidikan provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia. Sedangkan untuk Quality Assurance (QA), Depdiknas harus mendorong keluarnya aturan yang mewajibkan LPTK menyelenggarakan penjaminan mutu dan melakukan sinkronisasi standar penjaminan mutu di seluruh LPTK.

2). Komisi 10 DPR RI

Sebagai lembaga legislatif, Komisi 10 DPR RI yang membidangi masalah pendidikan, melalui prosedur yang ada di DPR, harus merumuskan undang-undang yang mewajibkan LPTK menyelenggarakan Quality Assurance. Serta terus melakukan kajian dan usulan mengenai proses monitoring dan evaluasi guru tersertifikasi, program up-grading, dan pelaksanaan penjaminan mutu di LPTK. Selain itu, Komisi 10 DPR RI juga harus memperjuangkan konsep ini baik secara konstitusional maupun operasinal agar mendapatkan porsi dalam APBN.

3). Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan

Lembaga Penyelenggara Tenaga Kependidikan (LPTK), khususnya yang belum menyelenggarakan penjaminan mutu di institusinya, harus segera membentuk unit tersebut. Dan bagi LPTK yang telah memiliki unit penjaminan mutu harus memastikan agar manual procedures dalam proses penjaminan mutu berjalan pada jalur yang benar.

B.5 Langkah-Langkah Strategis

Untuk mengimplementasikan gagasan Three D – One S, ada beberapa langkah yang harus dilakukan agar perbaikan yang diharapkan dapat tercapai. Langkah tersebut akan dijelaskan seperti urutan di bawah ini.

1. Perumusan tugas dan fungsi & indikator kinerja

2. Intruksikan Dinas Pendidikan Prov, Kab, Kot, untuk melaksanakan up-grading guru berkala

3. Sinkronisasi Quality Assurance di setiap LPTK

4. Keluarkan Permen wajib lapor berkala oleh guru tersertifikasi tentang perkembangan pembelajaran di sekolah

5. Tercapainya Tujuan Sertifikasi secara Maksimal

  1. KESIMPULAN

C.1 Gagasan yang Diajukan

Ada 4 (empat) langkah yang ditawarkan penulis sebagai sustainability program sertifikasi guru. Keempat gagasan tersebut dirangkum menjadi satu formula yaitu Three D – One S (3D-1S). Yang dimaksud adalah 1) do monitoring and evaluation, 2) do up grading, 3) do quality assurance, dan should be proactive and creative.

C.2 Teknik Implementasi

Seperti yang sudah dipaparkan pada sub-bab langkah-langkah strategis, gagasan 3D-1S harus disepakati oleh Departemen Pendidikan nasional sebagai program sustainability sertifikasi guru. Kemudian Departemen Pendidikan Nasional perlu menjalankan 3D-1S tersebut sesuai dengan Direktorat Jenderal yang ada di Depdiknas. Misalnya seperti Do Quality Assurance, karena sasarannya merupakan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), maka point tersebut dapat dilakukan dengan memberikan otoritas atau mandat kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

C.3 Manfaat dan Dampak Gagasan

Banyak manfaat yang akan didapat melalui penerapan program 3D-1S, karena keberadaanya ditujukan sebagai sustainability program sertifikasi guru. Secara umum 3D-1S akan mengontrol tujuan sertifikasi guru hingga mencapai target peningkatan mutu pendidikan Indonesia. secara spesifik Trhee D – One S yang terdiri dari Do Monitoring dan Evaluation, akan menjaga semangat para guru tersertifikasi untuk senantiasa meningkatkan kualitas pembelajaran, hal ini merupakan konsekuensi logis dari sertifikat pendidik dan tambahan tunjangan yang mereka terima. Sehingga tidak ada guru yang setelah tersertifikasi melupakan tanggung jawabnya sebagai guru professional yang dibuktikan dengan sertifikat pendidik tersebut. Do Up-Grading dapat dijadikan alternatif atau program ekstensif pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikanindonesia melalui peningkatan mutu guru. Selain itu, dapat mengurangi praktik manipulasi data pada saat pengumpulan portofolio. Do Quality Assurance merupakan upaya yang menuntut perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi guru agar mempersiapkan para calon guru dengan mutu yang terjamin. Should be Proactive and Creative merupakan upaya yang harus disadari oleh para guru tersertifikasi bahwa sebagai bagian dari elemen pendidikan, guru harus membantu pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga melalui langkah dua arah tersebut, pemerintah dan guru, tidak akan terjadi diskursus program sertifikasi guru.

DAFTAR PUSTAKA

  1. Departemen Agama. 2006. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
  2. Departemen Agama. 2006. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
  3. Departemen Pendidikan Nasional. 2007. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
  4. Departemen Pendidikan Nasional. 2010. Sertifikasi Guru dalam Jabatan melalui Jalur Penilaian Portofolio dan Pemberian Sertifikat Pendidik Secara Langsung. Jakarta: Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
  5. Gryna. 1988. Penjaminan Kualitas. Tersedia Pada http://uharsputra.wordpress.com/manajemen-mutu/konsep-penjaminan-mutu/
  6. Karyoto. 2008. Mempertanyakan Sertifikasi Guru. Tersedia pada http://www.koranpendidikan.com/artikel-245.html
  7. Moehnilabib. 1997. Dasar-Dasar Metodelagi Penelitian. Malang: Lembaga Penelitian IKIP Malang.
  8. Mulyasa. 2007. Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru. Bandung: Rosdakarya.
  9. Syachrun, Budhi A.M. 2008. Problematika Sertifikasi Guru. Tersedia pada http://www.duaberita.com/main/artikel-dua/pendidikan/167-problematika-sertifikasi-guru.html

3 thoughts on “Sustainability Program Sertifikasi Guru

  1. Tulisannya bagus, …..
    Sekedar tambahan ya
    1. Rangsangan untuk lebih profesional sudah diterima, yaitu satu kali gaji
    2. Ada keringan sampai tahun 2012, tatap muka 24 jam perminggu dapat diganti dengan tugas lain bila kekurangan jam (kepmen 39 th 2009). Dan setelah tahun itu bisa dibatalkan dong sertifikasinya. (Biarkan Pemangku kepentingan di Pemda juga mikir tidak seenaknya menempatkan guru di satu sekolah)
    3. Bagi guru yang mulai sertifikasi dari tahun 2006 berarti sudah hampir 4 tahun lho betul harus guru harus dikinerja, sementara ya oleh pengawasnya saja biar ngak kaget n pemerintah tidak mengeluarkan anggaran lagi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s